Apa Itu Sertifikasi Halal? Pengertian dan Manfaatnya bagi UMKM

 

Sertifikat Halal

Sertifikasi halal bukan sekadar label pada kemasan produk, tetapi merupakan bentuk komitmen pelaku usaha dalam memberikan kepastian kehalalan produk kepada konsumen. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, sertifikat halal menjadi salah satu aspek penting dalam membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing usaha.

Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memiliki sertifikat halal bukan hanya tentang memenuhi ketentuan pemerintah, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk mengembangkan bisnis agar lebih profesional, terpercaya, dan mampu bersaing di pasar yang semakin luas.

Lalu, apa sebenarnya sertifikasi halal itu? Mengapa pelaku usaha perlu memilikinya? Bagaimana proses pengajuannya?

Mari mengenal lebih jauh tentang sertifikasi halal bersama Halal Center Mathla’ul Anwar (HCMA) Jawa Timur.

1. Apa Itu Sertifikasi Halal?

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan pengakuan resmi atas kehalalan suatu produk berdasarkan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan produk oleh pihak yang berwenang.

Dengan demikian, sertifikat halal menjadi bukti bahwa produk telah melalui mekanisme penilaian dan memenuhi persyaratan kehalalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikasi halal tidak hanya memperhatikan bahan yang digunakan, tetapi juga keseluruhan proses produk halal, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, hingga penyajian produk.

Artinya, sebuah produk tidak cukup hanya menggunakan bahan yang halal. Proses produksinya juga harus memenuhi ketentuan jaminan produk halal.

2. Mengapa Sertifikasi Halal Penting bagi Pelaku Usaha?

Sertifikasi halal mempunyai peran penting dalam perkembangan dunia usaha. Terlebih Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim yang besar dan memiliki kebutuhan tinggi terhadap produk yang terjamin kehalalannya.

Berikut beberapa alasan mengapa pelaku usaha perlu mengurus sertifikat halal:

A. Memberikan Kepastian Kehalalan Produk

Sertifikat halal memberikan kepastian kepada konsumen bahwa produk telah melalui proses sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. 

B. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen

Konsumen akan lebih mudah mengenali produk yang telah memiliki sertifikat halal resmi. Hal ini dapat menjadi nilai tambah dalam membangun loyalitas pelanggan. 

C. Meningkatkan Daya Saing Produk

Produk bersertifikat halal memiliki nilai tambah dalam persaingan pasar. Sertifikasi halal juga dapat membantu pelaku usaha memenuhi persyaratan pemasaran pada saluran distribusi tertentu.

D. Membuka Peluang Pasar yang Lebih Luas

Sertifikasi halal dapat menjadi salah satu modal bagi pelaku usaha untuk mengembangkan pemasaran, menjangkau konsumen baru, dan mempersiapkan peluang memasuki pasar industri halal. 

E. Mendorong Pengelolaan Usaha yang Lebih Profesional

Proses sertifikasi halal mendorong pelaku usaha untuk lebih tertib dalam mengelola bahan baku, proses produksi, dokumentasi, serta pengawasan kehalalan produk.

3. Produk Apa Saja yang Perlu Memiliki Sertifikat Halal?

Kewajiban sertifikasi halal di Indonesia mencakup berbagai jenis produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa kategori produk yang termasuk dalam ruang lingkup jaminan produk halal antara lain:

1. Makanan dan minuman.
2. Obat-obatan.Kosmetik.
3. Produk kimiawi.
4. Produk biologi.
5. Produk hasil rekayasa genetik.
6. Barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan masyarakat.

Bagi pelaku UMKM, khususnya yang bergerak di bidang makanan dan minuman, sertifikasi halal menjadi salah satu hal yang perlu diprioritaskan.

Contoh produk UMKM yang perlu memperhatikan sertifikasi halal antara lain:

• Keripik dan makanan ringan.
• Kue kering dan kue basah.
• Sambal dan aneka bumbu masakan.
• Olahan daging dan ikan.
• Minuman kemasan.
• Produk makanan beku.
• Aneka makanan tradisional.
• Produk olahan rumahan lainnya.

Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal dan wajib diberikan keterangan tidak halal sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Siapa yang Menerbitkan Sertifikat Halal di Indonesia?

Penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia dilakukan melalui sistem yang melibatkan beberapa pihak dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Berikut lembaga yang memiliki peran penting dalam proses sertifikasi halal:

1. BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

BPJPH merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia.

Beberapa tugasnya meliputi:

• Menerima permohonan sertifikasi halal.
• Memeriksa kelengkapan dokumen permohonan.
• Mengelola sistem informasi sertifikasi halal.
• Menerbitkan sertifikat halal.
• Melakukan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal.

2. LPH (Lembaga Pemeriksa Halal)

LPH merupakan lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk melalui auditor halal.

Pemeriksaan dilakukan sesuai mekanisme sertifikasi halal yang berlaku, khususnya pada skema reguler. 

3. MUI atau Komite Fatwa Produk Halal

Pihak yang berwenang melakukan penetapan kehalalan produk berdasarkan hasil pemeriksaan atau mekanisme pernyataan halal sesuai ketentuan. 

4. Pendamping PPH (Proses Produk Halal)

Pendamping PPH memiliki peran dalam mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil yang mengajukan sertifikasi halal melalui skema Self Declare.

Pendamping melakukan verifikasi dan validasi terhadap pernyataan halal pelaku usaha sesuai persyaratan yang berlaku.

5. Apa Saja Skema Sertifikasi Halal di Indonesia?

Secara umum, terdapat dua jalur sertifikasi halal yang perlu diketahui oleh pelaku usaha, yaitu skema Self Declare dan skema Reguler. 

A. Sertifikasi Halal Skema Self Declare

Self Declare merupakan mekanisme sertifikasi halal berdasarkan pernyataan halal dari pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria tertentu.

Dalam skema ini, pelaku usaha mendapatkan pendampingan dari Pendamping PPH untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap bahan dan proses produksi.

Skema Self Declare ditujukan bagi usaha yang memenuhi persyaratan, seperti penggunaan bahan yang telah dipastikan kehalalannya, proses produksi sederhana, serta kriteria produk sesuai ketentuan BPJPH.

Terdapat dua jalur pembiayaan yang dapat dipilih: 

1. Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis)

Program fasilitasi sertifikasi halal dari pemerintah bagi pelaku UMK yang memenuhi persyaratan dan memperoleh kuota fasilitasi. 

2. Self Declare Mandiri

Pengajuan sertifikasi halal dengan pembiayaan sendiri oleh pelaku usaha, tanpa bergantung pada kuota program SEHATI.

Kedua jalur tersebut menggunakan mekanisme Self Declare. Perbedaannya terletak pada sumber pembiayaan sertifikasi. 

B. Sertifikasi Halal Skema Reguler

Skema reguler merupakan jalur sertifikasi halal melalui pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh LPH yang berwenang.

Skema ini dapat digunakan oleh pelaku usaha yang tidak memenuhi kriteria Self Declare atau produk yang berdasarkan ketentuan harus melalui pemeriksaan oleh LPH.

Dalam prosesnya, auditor halal melakukan pemeriksaan terhadap bahan, fasilitas, dan proses produksi untuk memastikan pemenuhan persyaratan kehalalan produk.

Skema reguler dapat digunakan oleh berbagai skala usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Bagaimana Cara Mengurus Sertifikat Halal?

Bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikat halal, proses pengajuan dilakukan melalui sistem informasi halal BPJPH atau SIHALAL.

Berikut tahapan umum yang perlu dipersiapkan: 

Tahap 1: Menyiapkan Legalitas Usaha

Pelaku usaha perlu mempersiapkan legalitas usaha, terutama Nomor Induk Berusaha (NIB), serta data identitas dan informasi usaha. 

Tahap 2: Menyiapkan Data Produk dan Bahan

Pelaku usaha menyusun daftar produk, seluruh bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, serta dokumen pendukung kehalalan bahan. 

Tahap 3: Menyusun Informasi Proses Produksi

Pelaku usaha perlu menjelaskan bagaimana produk dibuat, mulai dari penerimaan bahan baku hingga produk siap dipasarkan. 

Tahap 4: Menentukan Skema Sertifikasi

Pelaku usaha perlu mengetahui apakah produknya memenuhi kriteria Self Declare atau harus melalui skema Reguler. 

Tahap 5: Mengajukan Permohonan melalui SIHALAL

Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara daring melalui portal resmi BPJPH:
https://ptsp.halal.go.id 

Tahap 6: Mengikuti Proses Verifikasi atau Pemeriksaan

Proses selanjutnya menyesuaikan skema yang dipilih. Pada Self Declare dilakukan pendampingan PPH, sedangkan pada Reguler dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh LPH. 

Tahap 7: Penerbitan Sertifikat Halal

Setelah seluruh tahapan dan penetapan kehalalan produk terpenuhi, BPJPH menerbitkan sertifikat halal secara elektronik.

7. Apakah Sertifikat Halal Memiliki Masa Berlaku?

Sertifikat halal pada prinsipnya berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku selama tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau Proses Produk Halal (PPH).

Apabila pelaku usaha melakukan perubahan komposisi bahan atau proses produksi yang memengaruhi kehalalan produk, maka pelaku usaha wajib memperbarui sertifikat halal sesuai ketentuan.

Oleh karena itu, pelaku usaha perlu menjaga konsistensi bahan dan proses produksi setelah memperoleh sertifikat halal.

Sertifikat halal bukan hanya dokumen yang selesai diurus, tetapi juga merupakan tanggung jawab yang harus dijaga secara berkelanjutan.

8. Mengapa Harus Mengurus Sertifikat Halal Bersama HCMA Jawa Timur?

Mengurus sertifikat halal untuk pertama kali mungkin menjadi tantangan bagi sebagian pelaku usaha. Banyak hal yang perlu dipahami, mulai dari persyaratan administrasi, kelengkapan dokumen, identifikasi bahan, hingga proses pengajuan melalui SIHALAL.

Untuk membantu pelaku usaha memahami tahapan tersebut, Halal Center Mathla’ul Anwar (HCMA) Jawa Timur hadir memberikan layanan konsultasi dan pendampingan sertifikasi halal.

Layanan HCMA Jawa Timur meliputi: 

1. Konsultasi Sertifikasi Halal

Membantu pelaku usaha memahami persyaratan dan menentukan skema sertifikasi halal yang sesuai dengan karakteristik produk dan usahanya. 

2. Pendampingan Skema Self Declare

Memberikan layanan pendampingan bagi pelaku UMK yang memenuhi kriteria sertifikasi halal melalui program SEHATI maupun jalur Mandiri. 

3. Pendampingan Skema Reguler

Membantu pelaku usaha mempersiapkan dokumen, memahami penerapan SJPH, dan mempersiapkan proses pemeriksaan halal oleh LPH. 

4. Edukasi dan Sosialisasi Halal

Memberikan informasi dan edukasi mengenai pentingnya sertifikasi halal, pemilihan bahan baku, serta penerapan proses produk halal. 

5. Pendampingan Persiapan Dokumen

Membantu pelaku usaha memahami dan mempersiapkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengajuan sertifikasi halal.

Melalui layanan tersebut, HCMA Jawa Timur berkomitmen untuk ikut mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku UMKM di Jawa Timur.

9. Saatnya UMKM Naik Kelas dengan Sertifikat Halal!

Jangan menunggu usaha menjadi besar untuk mulai mengurus sertifikat halal.

Mulailah dari sekarang dengan mempersiapkan legalitas usaha, memastikan bahan baku yang digunakan, dan menerapkan proses produksi yang sesuai dengan ketentuan halal.

Sertifikasi halal bukan hanya tentang memenuhi kewajiban, tetapi juga tentang memberikan rasa aman kepada konsumen, meningkatkan kepercayaan, dan membangun usaha yang lebih berkualitas. 

Mari bersama HCMA Jawa Timur mewujudkan UMKM yang halal, berkualitas, berdaya saing, dan membawa keberkahan. 

KONSULTASIKAN SERTIFIKASI HALAL USAHA ANDA SEKARANG!

Ingin mengurus sertifikat halal melalui skema Self Declare (SEHATI/Mandiri) atau skema Reguler?

Tim HCMA Jawa Timur siap membantu memberikan informasi dan pendampingan sesuai kebutuhan usaha Anda.

Hubungi WhatsApp HCMA Jawa Timur

Klik dan Hubungi Kami

HCMA JAWA TIMUR
Bersama Membangun Ekosistem Halal untuk Kebaikan Bersama.

Pendampingan Sertifikat Halal Self Declare SEHATI dan Mandiri | HCMA Jatim

Sertifikasi Halal Self Declare: Peluang UMKM Mendapatkan Sertifikat Halal Gratis melalui SEHATI atau Jalur Mandiri Bersama HCMA Jawa Timur

 

Pendampingan Sertifikat Halal SD Mandiri

Sertifikat halal kini menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Selain memberikan kepastian kehalalan produk kepada konsumen, sertifikat halal juga menjadi nilai tambah untuk meningkatkan kepercayaan pasar dan mengembangkan usaha.

Kabar baiknya, pelaku UMK yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan sertifikasi halal melalui skema Self Declare atau Pernyataan Halal Pelaku Usaha.

Melalui skema ini, pelaku usaha dapat memilih fasilitasi sertifikasi halal gratis dari pemerintah melalui program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) atau mengajukan sertifikasi halal secara mandiri dengan pembiayaan sendiri.

Halal Center Mathla’ul Anwar (HCMA) Jawa Timur hadir memberikan layanan konsultasi dan pendampingan bagi pelaku usaha yang ingin mengurus sertifikat halal melalui kedua jalur tersebut.

Apa Itu Sertifikasi Halal Skema Self Declare?

Self Declare adalah mekanisme sertifikasi halal berdasarkan pernyataan halal dari pelaku usaha mikro dan kecil atas produk yang dihasilkan, dengan tetap melalui proses pendampingan, verifikasi, dan validasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H).

Perlu dipahami bahwa Self Declare bukan berarti pelaku usaha dapat menyatakan produknya halal tanpa pemeriksaan. Bahan yang digunakan, proses produksi, dan persyaratan lainnya tetap harus diverifikasi sesuai ketentuan BPJPH.

Skema ini ditujukan bagi UMK yang memenuhi kriteria, terutama usaha dengan produk berisiko rendah, bahan yang telah dipastikan kehalalannya, serta proses produksi yang sederhana.
Mengenal Dua Jalur Sertifikasi Halal Self Declare

Pada dasarnya, SEHATI dan Self Declare Mandiri menggunakan mekanisme sertifikasi halal yang sama. Perbedaan utamanya terletak pada sumber pembiayaan sertifikasi.

1. Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis)

Program SEHATI merupakan program fasilitasi sertifikasi halal gratis yang diselenggarakan oleh BPJPH bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan.

Melalui program ini, biaya sertifikasi halal difasilitasi oleh pemerintah atau sumber fasilitasi lain yang ditetapkan, sehingga pelaku usaha yang memperoleh kuota tidak perlu membayar biaya sertifikasi yang ditanggung program.

Keuntungan mengikuti program SEHATI:

1. Mendapatkan fasilitasi biaya sertifikasi halal sesuai ketentuan program.
2. Cocok bagi pelaku UMK yang memenuhi kriteria Self Declare.
3. Mendapatkan pendampingan P3H.
4. Membantu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk.
5. Membuka peluang pengembangan dan pemasaran produk halal.

Persyaratan umum program SEHATI:

1. Memiliki NIB dengan skala usaha mikro atau kecil.
2. Menggunakan bahan yang telah dipastikan kehalalannya.
3. Memiliki proses produksi sederhana dan terjamin kehalalannya.
4. Tidak menggunakan bahan atau proses produksi yang bersinggungan dengan bahan haram.
5. Memenuhi batas hasil penjualan tahunan dan ketentuan fasilitas usaha sesuai petunjuk teknis yang berlaku.
6. Produk termasuk jenis produk yang memenuhi kriteria Self Declare.
7. Bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal.
8. Bersedia menjalani verifikasi dan validasi oleh Pendamping PPH.

Penting: Program SEHATI memiliki kuota dan ketentuan setiap tahun. Pada tahun 2026, BPJPH menetapkan alokasi sebanyak 1,35 juta sertifikat halal gratis secara nasional. Karena itu, kesempatan memperoleh fasilitasi bergantung pada ketersediaan kuota dan pemenuhan persyaratan. 

2. Sertifikasi Halal Self Declare Mandiri

Pendampingan Proses Produk Halal

Bagi pelaku UMK yang memenuhi kriteria Self Declare tetapi belum mendapatkan fasilitasi program SEHATI, tersedia jalur Self Declare Mandiri.

Melalui jalur ini, pelaku usaha tetap dapat mengajukan sertifikat halal dengan mekanisme pernyataan halal dan pendampingan P3H, tetapi biaya pengajuan ditanggung sendiri oleh pelaku usaha.

Self Declare Mandiri menjadi alternatif bagi pelaku usaha yang ingin segera mengurus sertifikat halal tanpa harus menunggu pembukaan atau ketersediaan kuota program SEHATI.

Keuntungan Self Declare Mandiri:

1. Tidak bergantung pada kuota fasilitasi SEHATI.
2. Tetap menggunakan mekanisme Self Declare.
3. Mendapatkan proses verifikasi dan validasi oleh Pendamping PPH.
4. Pelaku usaha dapat mempersiapkan pengajuan secara mandiri dengan pendampingan.
5. Proses cenderung lebih cepat.

Bagaimana dengan biayanya?

Berbeda dengan program SEHATI, jalur mandiri menggunakan pembiayaan dari pelaku usaha. Besaran biaya mengikuti tarif resmi dan komponen layanan yang berlaku. Untuk mengetahui estimasi biaya terkini, pelaku usaha dapat menggunakan kalkulator resmi BPJPH atau berkonsultasi dengan HCMA Jawa Timur.

Perlu diingat, Self Declare Mandiri bukan berarti persyaratan halal menjadi lebih ringan. Kriteria produk, bahan, dan proses produksinya tetap harus memenuhi ketentuan Self Declare. 

Persyaratan Dokumen Sertifikasi Halal Self Declare

Sebelum mengajukan sertifikat halal, pelaku usaha perlu mempersiapkan beberapa dokumen dan informasi berikut:

1. Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Data identitas dan profil pelaku usaha.
3. Data nama dan jenis produk.
4. Daftar seluruh bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong.
5. Dokumen pendukung kehalalan bahan.
6. Uraian proses produksi produk halal.
7. Data penyelia halal.
8. Nama dan foto produk.
9. Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).
10. Surat permohonan dan pernyataan halal sesuai mekanisme pengajuan.

Dokumen dapat disesuaikan dengan persyaratan dan petunjuk teknis BPJPH yang berlaku. 

Bagaimana Proses Pengajuan Sertifikat Halal Self Declare?

Secara umum, berikut tahapan yang perlu dilalui oleh pelaku usaha:

1. Konsultasi dan Pemeriksaan Awal

Pelaku usaha berkonsultasi untuk mengetahui apakah jenis usaha dan produknya memenuhi kriteria sertifikasi halal Self Declare.

2. Persiapan Dokumen

Pelaku usaha menyiapkan NIB, data produk, daftar bahan, proses produksi, serta dokumen pendukung lainnya.

3. Pendaftaran melalui SIHALAL

Permohonan diajukan melalui sistem informasi halal BPJPH di:
https://ptsp.halal.go.id

4. Pendampingan dan Verifikasi oleh P3H

Pendamping PPH melakukan pendampingan serta verifikasi dan validasi terhadap bahan, proses produksi, dan persyaratan kehalalan produk.

5. Proses Penetapan Kehalalan

Hasil pendampingan diproses sesuai mekanisme penetapan kehalalan produk oleh pihak yang berwenang.

6. Penerbitan Sertifikat Halal

Setelah seluruh tahapan terpenuhi dan keputusan penetapan kehalalan diterbitkan, BPJPH menerbitkan sertifikat halal secara elektronik.

Layanan Pendampingan Self Declare HCMA Jawa Timur

Mengurus sertifikat halal mungkin terasa rumit bagi pelaku UMK yang baru pertama kali mengajukan. Mulai dari pembuatan NIB, identifikasi bahan, penyusunan dokumen, hingga proses pengajuan melalui SIHALAL.

Untuk membantu pelaku usaha melewati tahapan tersebut, Halal Center Mathla’ul Anwar (HCMA) Jawa Timur menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan sertifikasi halal skema Self Declare, baik melalui program SEHATI maupun jalur Mandiri.

Layanan pendampingan HCMA Jawa Timur meliputi:

1. Konsultasi Persyaratan Sertifikasi Halal

Membantu pelaku usaha memahami persyaratan dan menentukan kesesuaian produk dengan skema Self Declare.

2. Pendampingan Persiapan NIB dan Dokumen

Memberikan arahan mengenai kelengkapan administrasi usaha, data produk, daftar bahan, dan dokumen pendukung.

3. Pemeriksaan Bahan dan Proses Produksi

Membantu mengidentifikasi bahan yang digunakan serta memastikan proses produksi memenuhi kriteria kehalalan.

4. Pendampingan Pengajuan SIHALAL

Memberikan arahan dalam mempersiapkan dan melengkapi data permohonan sertifikasi halal melalui sistem SIHALAL.

5. Pendampingan Verifikasi dan Validasi

Mendukung proses pendampingan oleh P3H sesuai tugas, kewenangan, dan ketentuan yang berlaku.

6. Konsultasi Perkembangan Pengajuan

Memberikan informasi dan arahan terkait tahapan pengajuan serta tindak lanjut apabila terdapat dokumen yang perlu diperbaiki.

Dengan adanya layanan ini, diharapkan semakin banyak pelaku UMK yang memperoleh kemudahan dalam mengurus sertifikat halal dan mampu meningkatkan kualitas serta daya saing produknya.

Mengapa Harus Mengurus Sertifikat Halal Sekarang?

Pelaku usaha perlu memahami bahwa sertifikasi halal bukan hanya tentang memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang bagi perkembangan bisnis.

Dengan memiliki sertifikat halal, pelaku usaha berkesempatan untuk:

• Meningkatkan kepercayaan konsumen.
• Memberikan kepastian informasi kehalalan produk.
• Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk.
• Memperluas peluang pemasaran.
• Membangun citra usaha yang profesional dan terpercaya.
• Mendukung pertumbuhan ekosistem halal Indonesia.

Jangan menunggu usaha menjadi besar untuk mulai mengurus sertifikat halal. Justru dengan sertifikasi halal, UMKM memiliki kesempatan untuk berkembang dan naik kelas.

Saatnya UMKM Naik Kelas Bersama HCMA Jawa Timur!

AYO URUS SERTIFIKAT HALAL!

Jangan biarkan kesempatan usaha berkembang terlewatkan. HCMA Jawa Timur siap membantu Anda memahami dan mempersiapkan proses sertifikasi halal.

KONSULTASI SEKARANG!

Klik dan Hubungi Kami

 HCMA Jawa Timur

Menebar Cahaya Kebaikan 

Pendampingan Sertifikasi Halal Reguler | HCMA Jatim

Wujudkan Produk Halal dan Tingkatkan Kepercayaan Konsumen Bersama HCMA Jawa Timur

 

Penyelia Halal HCMA Jawa Timur

Memiliki produk berkualitas saja belum cukup. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, sertifikat halal menjadi salah satu bentuk komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan kehalalan produk kepada konsumen.

Bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnis, memperluas pasar, dan meningkatkan kepercayaan konsumen, sertifikasi halal merupakan langkah penting yang perlu dipersiapkan. Salah satu jalur yang dapat ditempuh adalah sertifikasi halal skema reguler melalui pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.

Halal Center Mathla’ul Anwar (HCMA) Jawa Timur hadir memberikan layanan pendampingan sertifikasi halal skema reguler untuk membantu pelaku usaha mempersiapkan proses pengajuan sertifikat halal secara lebih terarah, sistematis, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apa Itu Sertifikasi Halal Skema Reguler?

Sertifikasi halal skema reguler adalah proses sertifikasi halal yang dilakukan melalui pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang berwenang.

Dalam skema ini, kehalalan produk diperiksa melalui proses audit yang dilakukan oleh auditor halal, termasuk penelusuran bahan baku, bahan tambahan, proses produksi, fasilitas produksi, serta penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar proses penetapan kehalalan produk oleh pihak yang berwenang sebelum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menerbitkan sertifikat halal.

Skema reguler dapat menjadi pilihan bagi pelaku usaha yang produknya tidak memenuhi kriteria Self Declare atau yang berdasarkan ketentuan harus melalui pemeriksaan dan/atau pengujian oleh LPH.

Siapa yang Membutuhkan Sertifikasi Halal Skema Reguler?

Sertifikasi halal skema reguler dapat diperlukan oleh berbagai jenis pelaku usaha, antara lain:

1. Usaha menengah dan usaha besar yang memproduksi makanan, minuman, dan produk lainnya.
2. Industri pengolahan pangan dengan proses produksi yang lebih kompleks.
3. Usaha yang menggunakan bahan baku, bahan tambahan, atau bahan penolong yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
4. Pelaku usaha yang belum memenuhi persyaratan sertifikasi halal melalui skema Self Declare.
5. Usaha yang menjalankan proses produksi dengan fasilitas, teknologi, atau tahapan pengolahan tertentu yang membutuhkan pemeriksaan oleh LPH.

Penentuan skema sertifikasi tetap perlu disesuaikan dengan jenis usaha, karakteristik produk, bahan yang digunakan, dan ketentuan BPJPH.

Tahapan Pengajuan Sertifikat Halal Skema Reguler 

Agar pelaku usaha memiliki gambaran yang jelas, berikut tahapan umum pengajuan sertifikasi halal skema reguler:

1. Persiapan Persyaratan Administrasi

• Pelaku usaha menyiapkan dokumen dan informasi yang diperlukan, seperti:
• Nomor Induk Berusaha (NIB).
• Data pelaku usaha dan penanggung jawab.
• Data nama dan jenis produk.
• Daftar bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong.
• Dokumen pendukung kehalalan bahan.
• Uraian proses produksi.
• Data penyelia halal.
• Dokumen penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

2. Pendaftaran Melalui SIHALAL

Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal secara daring melalui sistem SIHALAL pada laman resmi BPJPH:

https://ptsp.halal.go.id

Data usaha dan dokumen persyaratan diunggah sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Verifikasi Dokumen oleh BPJPH

BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan. Jika terdapat kekurangan, pelaku usaha perlu melakukan perbaikan atau melengkapi dokumen yang diminta.

4. Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

Setelah proses administrasi sesuai ketentuan, LPH melakukan pemeriksaan dokumen dan perhitungan biaya pemeriksaan. Selanjutnya, setelah tahapan pembayaran dan administrasi diselesaikan, auditor halal melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.

5. Penetapan Kehalalan Produk

Hasil pemeriksaan menjadi dasar proses penetapan kehalalan produk melalui mekanisme sidang atau penetapan oleh pihak berwenang sesuai ketentuan.

6. Penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH

Apabila seluruh tahapan telah terpenuhi dan keputusan penetapan kehalalan produk telah diterbitkan, BPJPH menerbitkan sertifikat halal secara elektronik melalui sistem SIHALAL.

Layanan Pendampingan Sertifikasi Halal Reguler HCMA Jawa Timur

Mengurus sertifikasi halal terkadang menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha, terutama dalam memahami persyaratan administrasi, menyiapkan dokumen bahan, menyusun alur proses produksi, hingga mempersiapkan audit halal.

Untuk membantu menjawab kebutuhan tersebut, HCMA Jawa Timur menyediakan layanan pendampingan sertifikasi halal skema reguler bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikat halal melalui jalur pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.

Melalui layanan ini, HCMA Jawa Timur membantu pelaku usaha dalam beberapa hal berikut:

1. Konsultasi dan Identifikasi Skema Sertifikasi

Membantu pelaku usaha memahami kebutuhan sertifikasi halal dan mengidentifikasi jalur sertifikasi yang sesuai dengan karakteristik usaha dan produknya.

2. Pendampingan Persiapan Dokumen

Membantu mempersiapkan dokumen administrasi, data produk, daftar bahan, dokumen pendukung bahan, serta informasi proses produksi.

3. Pendampingan Penerapan SJPH

Memberikan arahan mengenai penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), termasuk pemahaman mengenai kebijakan halal, tanggung jawab penyelia halal, pengendalian bahan, dan proses produk halal.

4. Persiapan Menghadapi Audit Halal

Membantu pelaku usaha memahami aspek-aspek yang akan diperiksa oleh auditor halal, sehingga pelaku usaha dapat mempersiapkan fasilitas dan proses produksinya dengan lebih baik.

5. Pendampingan Proses Pengajuan

Memberikan arahan dan bantuan selama proses administrasi pengajuan sertifikasi halal sesuai ruang lingkup layanan dan kewenangan yang berlaku.

Dengan pendampingan yang tepat, pelaku usaha diharapkan dapat menjalani proses sertifikasi halal secara lebih terstruktur dan memahami tanggung jawab dalam menjaga konsistensi kehalalan produknya.

Mengapa Sertifikat Halal Penting bagi Perkembangan Usaha?

Sertifikat halal bukan hanya dokumen pelengkap usaha. Lebih dari itu, sertifikasi halal merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan dan meningkatkan daya saing produk.

Berikut beberapa manfaat yang dapat diperoleh pelaku usaha:

1. Meningkatkan kepercayaan konsumen: Memberikan informasi dan jaminan kehalalan produk melalui sertifikasi resmi.
2. Meningkatkan daya saing: Menjadi nilai tambah bagi produk dalam menghadapi persaingan pasar.
3. Memperluas peluang pemasaran: Membantu produk memenuhi persyaratan halal pada pasar dan saluran distribusi tertentu.
4. Meningkatkan tata kelola usaha: Mendorong pelaku usaha menerapkan proses produksi yang lebih tertib dan terdokumentasi.
5. Mendukung ekosistem halal: Berkontribusi dalam pengembangan industri halal di Indonesia.

Saatnya UMKM dan Pelaku Usaha Naik Kelas Bersama HCMA Jawa Timur!

Jangan biarkan proses pengurusan sertifikat halal menjadi penghalang bagi perkembangan usaha Anda.

Mulailah dengan mempersiapkan dokumen, memahami persyaratan, dan mendapatkan pendampingan yang tepat. Bersama Halal Center Mathla’ul Anwar (HCMA) Jawa Timur, Anda dapat berkonsultasi mengenai proses sertifikasi halal skema reguler sesuai kebutuhan usaha.

Produk Terjamin, Konsumen Tenang, Usaha Berkembang, InsyaAllah Penuh Keberkahan. 

HUBUNGI HCMA JAWA TIMUR SEKARANG!

Ingin mengajukan sertifikat halal skema reguler? Konsultasikan kebutuhan sertifikasi halal usaha Anda bersama tim HCMA Jawa Timur.

Klik dan Hubungi Kami

HCMA JAWA TIMUR
Bersama Membangun UMKM Halal, Profesional, Terpercaya, dan Membawa Kebaikan untuk Semua.