Jumat, 13 November 2026

Pendampingan Sertifikasi Halal Reguler | HCMA Jatim

Wujudkan Produk Halal dan Tingkatkan Kepercayaan Konsumen Bersama HCMA Jawa Timur

 

Penyelia Halal HCMA

Penyelia Halal HCMA Jawa Timur

Memiliki produk berkualitas saja belum cukup. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, sertifikat halal menjadi salah satu bentuk komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan kehalalan produk kepada konsumen.


Bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnis, memperluas pasar, dan meningkatkan kepercayaan konsumen, sertifikasi halal merupakan langkah penting yang perlu dipersiapkan. Salah satu jalur yang dapat ditempuh adalah sertifikasi halal skema reguler melalui pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.

Halal Center Mathla’ul Anwar (HCMA) Jawa Timur hadir memberikan layanan pendampingan sertifikasi halal skema reguler untuk membantu pelaku usaha mempersiapkan proses pengajuan sertifikat halal secara lebih terarah, sistematis, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apa Itu Sertifikasi Halal Skema Reguler?

Sertifikasi halal skema reguler adalah proses sertifikasi halal yang dilakukan melalui pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang berwenang.

Dalam skema ini, kehalalan produk diperiksa melalui proses audit yang dilakukan oleh auditor halal, termasuk penelusuran bahan baku, bahan tambahan, proses produksi, fasilitas produksi, serta penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar proses penetapan kehalalan produk oleh pihak yang berwenang sebelum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menerbitkan sertifikat halal.

Skema reguler dapat menjadi pilihan bagi pelaku usaha yang produknya tidak memenuhi kriteria Self Declare atau yang berdasarkan ketentuan harus melalui pemeriksaan dan/atau pengujian oleh LPH.

Siapa yang Membutuhkan Sertifikasi Halal Skema Reguler?

Sertifikasi halal skema reguler dapat diperlukan oleh berbagai jenis pelaku usaha, antara lain:

  1. Usaha menengah dan usaha besar yang memproduksi makanan, minuman, dan produk lainnya.
  2. Industri pengolahan pangan dengan proses produksi yang lebih kompleks.
  3. Usaha yang menggunakan bahan baku, bahan tambahan, atau bahan penolong yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
  4. Pelaku usaha yang belum memenuhi persyaratan sertifikasi halal melalui skema Self Declare.
  5. Usaha yang menjalankan proses produksi dengan fasilitas, teknologi, atau tahapan pengolahan tertentu yang membutuhkan pemeriksaan oleh LPH.


Penentuan skema sertifikasi tetap perlu disesuaikan dengan jenis usaha, karakteristik produk, bahan yang digunakan, dan ketentuan BPJPH.

Tahapan Pengajuan Sertifikat Halal Skema Reguler 

Agar pelaku usaha memiliki gambaran yang jelas, berikut tahapan umum pengajuan sertifikasi halal skema reguler:

1. Persiapan Persyaratan Administrasi

  • Pelaku usaha menyiapkan dokumen dan informasi yang diperlukan, seperti:
  • Nomor Induk Berusaha (NIB).
  • Data pelaku usaha dan penanggung jawab.
  • Data nama dan jenis produk.
  • Daftar bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong.
  • Dokumen pendukung kehalalan bahan.
  • Uraian proses produksi.
  • Data penyelia halal.
  • Dokumen penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).


2. Pendaftaran Melalui SIHALAL

Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal secara daring melalui sistem SIHALAL pada laman resmi BPJPH:

https://ptsp.halal.go.id

Data usaha dan dokumen persyaratan diunggah sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Verifikasi Dokumen oleh BPJPH

BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan. Jika terdapat kekurangan, pelaku usaha perlu melakukan perbaikan atau melengkapi dokumen yang diminta.

4. Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

Setelah proses administrasi sesuai ketentuan, LPH melakukan pemeriksaan dokumen dan perhitungan biaya pemeriksaan. Selanjutnya, setelah tahapan pembayaran dan administrasi diselesaikan, auditor halal melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.

5. Penetapan Kehalalan Produk

Hasil pemeriksaan menjadi dasar proses penetapan kehalalan produk melalui mekanisme sidang atau penetapan oleh pihak berwenang sesuai ketentuan.

6. Penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH

Apabila seluruh tahapan telah terpenuhi dan keputusan penetapan kehalalan produk telah diterbitkan, BPJPH menerbitkan sertifikat halal secara elektronik melalui sistem SIHALAL.

Layanan Pendampingan Sertifikasi Halal Reguler HCMA Jawa Timur

Mengurus sertifikasi halal terkadang menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha, terutama dalam memahami persyaratan administrasi, menyiapkan dokumen bahan, menyusun alur proses produksi, hingga mempersiapkan audit halal.

Untuk membantu menjawab kebutuhan tersebut, HCMA Jawa Timur menyediakan layanan pendampingan sertifikasi halal skema reguler bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikat halal melalui jalur pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.

Melalui layanan ini, HCMA Jawa Timur membantu pelaku usaha dalam beberapa hal berikut:

1. Konsultasi dan Identifikasi Skema Sertifikasi

Membantu pelaku usaha memahami kebutuhan sertifikasi halal dan mengidentifikasi jalur sertifikasi yang sesuai dengan karakteristik usaha dan produknya.

2. Pendampingan Persiapan Dokumen

Membantu mempersiapkan dokumen administrasi, data produk, daftar bahan, dokumen pendukung bahan, serta informasi proses produksi.

3. Pendampingan Penerapan SJPH

Memberikan arahan mengenai penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), termasuk pemahaman mengenai kebijakan halal, tanggung jawab penyelia halal, pengendalian bahan, dan proses produk halal.

4. Persiapan Menghadapi Audit Halal

Membantu pelaku usaha memahami aspek-aspek yang akan diperiksa oleh auditor halal, sehingga pelaku usaha dapat mempersiapkan fasilitas dan proses produksinya dengan lebih baik.

5. Pendampingan Proses Pengajuan


Memberikan arahan dan bantuan selama proses administrasi pengajuan sertifikasi halal sesuai ruang lingkup layanan dan kewenangan yang berlaku.

Dengan pendampingan yang tepat, pelaku usaha diharapkan dapat menjalani proses sertifikasi halal secara lebih terstruktur dan memahami tanggung jawab dalam menjaga konsistensi kehalalan produknya.

Mengapa Sertifikat Halal Penting bagi Perkembangan Usaha?

Sertifikat halal bukan hanya dokumen pelengkap usaha. Lebih dari itu, sertifikasi halal merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan dan meningkatkan daya saing produk.

Berikut beberapa manfaat yang dapat diperoleh pelaku usaha:

  1. Meningkatkan kepercayaan konsumen: Memberikan informasi dan jaminan kehalalan produk melalui sertifikasi resmi.
  2. Meningkatkan daya saing: Menjadi nilai tambah bagi produk dalam menghadapi persaingan pasar.
  3. Memperluas peluang pemasaran: Membantu produk memenuhi persyaratan halal pada pasar dan saluran distribusi tertentu.
  4. Meningkatkan tata kelola usaha: Mendorong pelaku usaha menerapkan proses produksi yang lebih tertib dan terdokumentasi.
  5. Mendukung ekosistem halal: Berkontribusi dalam pengembangan industri halal di Indonesia.

Saatnya UMKM dan Pelaku Usaha Naik Kelas Bersama HCMA Jawa Timur!

Jangan biarkan proses pengurusan sertifikat halal menjadi penghalang bagi perkembangan usaha Anda.

Mulailah dengan mempersiapkan dokumen, memahami persyaratan, dan mendapatkan pendampingan yang tepat. Bersama Halal Center Mathla’ul Anwar (HCMA) Jawa Timur, Anda dapat berkonsultasi mengenai proses sertifikasi halal skema reguler sesuai kebutuhan usaha.

Produk Terjamin, Konsumen Tenang, Usaha Berkembang, InsyaAllah Penuh Keberkahan. 

HUBUNGI HCMA JAWA TIMUR SEKARANG!

Ingin mengajukan sertifikat halal skema reguler? Konsultasikan kebutuhan sertifikasi halal usaha Anda bersama tim HCMA Jawa Timur.

hubungi hcma jatim
Klik dan Hubungi Kami


HCMA JAWA TIMUR
Bersama Membangun UMKM Halal, Profesional, Terpercaya, dan Membawa Kebaikan untuk Semua.